Pakai Gajiku Untuk Menghitung Pajak PPh 21 2024 Terbaru

Melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 ini, pemerintah memberlakukan sistem penghitungan baru untuk pajak bagi karyawan yang termasuk PPh Pasal 21. Dimana sistem perhitungan pajak tersebut akan di aplikasikan sejak 1 Januari 2024, berikut penjelasannya:

1. Struktur Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023.
   

   BAB	Pasal	Ketentuan
   Bab I - Ketentuan Umum	Pasal 1	Definisi
   Bab II - Tarif Pemotogtan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa, atau Kegiatan	Pasal 2	Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif
   	Pasal 3	Subjek Pajak Penerima Penghasilan
   	Pasal 4	Pencabutan Pasal 2 Ayat (3) PP-80/2010
   Bab II - Ketentuan Penutup	Pasal 5	Pemberlakuan 1 Januari 2024

   ---

2. Tarif Baru Perhitungan PPh Pasal 21.
   

   Hitung PPh Pasa 21 Bulanan/ Masa Pajak	Hitung PPh Pasal 21 Desember/ Masa Pajak Terakhir
   Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang terdiri dari: a. Tarif Efektif Bulanan*, atau b. Tarif Efektif Harian**	Tarif Progresif Pasal 17

   * telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau PTKP yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.
   ** telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

   ---

3. Tarif Efektif Bulanan.
   

   Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP
   TER A	TK/0	Rp 54.000.000,-
   	TK/1 & K/0	Rp 58.500.000,-
   TER B	TK/2 & K/1	Rp 63.000.000,-
   	TK/3 & K/2	Rp 67.500.000,-
   TER C	K/3	Rp 72.000.000,-

   ---

4. Level Tarif Bulanan.
   
   1. Penghasilan Bruto Bulanan
      TER A = PTKP : TK/0 (54juta); TK/1 & K/0 (58.5juta)
      
      TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63juta); TK/3 & K/2 (67,5juta)
      
      TER C = PTKP : K/3 (72juta)
      
   2. Penghasilan Bruto Bulanan

5. ---

   Subjek Pajak Penerima Penghasilan.
   "Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya"

   ---

6. Penghasilan Bruto sebagai Dasar Penerapan Tarif Efektif.
   

   A. Penghasilan Bruto Bulanan
   Penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam satu masa pajak.

   B. Penghasilan Bruto Harian
   Penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

   
   

   ---

7. Perhitungan PPh Pasal 21.
   

   Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selama Tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0).

   Sebelum PP 58/2023 Berlaku

   Gaji                                       Rp 10.000.000,00

   Biaya Jabatan                       

   5% x Rp10.000.000,00           Rp 500.000,00

   Iuran pensiun                         Rp 100.000,00

   Penghasilan neto sebulan       Rp 9.400.000,00

   Penghasilan neto setahun     

   12 x Rp9.400.000,00              Rp112.800.000,00

   PTKP setahun                       Rp 58.500.000,00

   Ph Kena Pajak setahun          Rp 54.300.000,00

   PPh Pasal 21 terutang           

   5% x Rp54.300.000,00           Rp 2.715.000,00

   PPh Pasal 21 per bulan         

   Rp2.715.000,00 : 12               = Rp 226.250,00

   Setelah PP 58/2023 Berlaku

   Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000,00, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Jan-Nov 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2%.

   PPh Pasal 21 per bulan

   2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00 / bulan

   ---

8. Pengenaan Sanksi Administrasi pada WP yang tidak memiliki NPWP Pasal 21 ayat (5a) UU 35/2008 yang menyatakan:
   

   (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

   ---

9. Pengurang dan Penambah Bruto pada penerapan Pajak TER.
   

   Penambah penghasilan bruto

   • Gaji Pokok
   • Tunjangan Makan
   • Tunjangan Pajak
   • Tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya yang menjadi penambah gaji
   • JKK JKM dibayar perusahaan
   • Iuran BPJS Kesehatan porsi perusahaan
   • Uang lembur
   • Komisi
   • Bonus dan THR

    

   Pengurang penghasilan Bruto (pengurang bruto pada penerapan Tarif TER akan diakumulasikan dan dikurangkan pada berakhir masa kerja/ akhir tahun

   • JHT dan THT yang dibayarkan karyawan
   • Iuran Pensiun yang dibayarkan karyawan
   • Biaya Jabatan

Untuk memudahkan perhitugan Payroll dan PPh 21 dengan menggunakan aturan terbaru, kamu dapat menggunakan sistem HRIS dari Gajiku. Semua perhitungan payroll dan PPh 21 yang selalu ter-update dengan peraturan pemerintah. Kamu pun tidak perlu khawatir karena semua akan di handle oleh sistem HRIS Gajiku.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem HRIS Gajiku, dapat langsung menghubungi kami disini